Menlu Retno Kumpulkan Pakar Hukum, Siapkan Upaya Gugat ...

 
RI Ketiban Sial Amerika, Rupiah Jadi Ambruk
 
Kabar buruk datang bagi Amerika Serikat (AS). Fitch Ratings, lembaga pemeringkat kredit, menurunkan peringkat kredit pemerintah AS menyusul kekhawatiran atas keadaan keuangan negara dan beban utangnya.
Fitch menurunkan peringkat utang AS dari peringkat teratas AAA menjadi AA+. Fitch mengatakan telah mencatat "kemerosotan yang stabil" dalam pemerintahan selama 20 tahun terakhir, termasuk dalam hal fiskal dan utang AS.
Fitch menilai kebuntuan pembahasan politik soal batas utang yang berulang dan resolusi di menit-menit terakhir telah mengikis kepercayaan pasar terhadap manajemen fiskal negara.
Kabar buruk datang bagi Amerika Serikat (AS). Fitch Ratings, lembaga pemeringkat kredit, menurunkan peringkat kredit pemerintah AS menyusul kekhawatiran atas keadaan keuangan negara dan beban utangnya.
Fitch menurunkan peringkat utang AS dari peringkat teratas AAA menjadi AA+. Fitch mengatakan telah mencatat "kemerosotan yang stabil" dalam pemerintahan selama 20 tahun terakhir, termasuk dalam hal fiskal dan utang AS.
Fitch menilai kebuntuan pembahasan politik soal batas utang yang berulang dan resolusi di menit-menit terakhir telah mengikis kepercayaan pasar terhadap manajemen fiskal negara.
 
Lembaga ini juga menyoroti peningkatan defisit pemerintah yang akan naik menjadi 6,3% dari PDB pada tahun 2023 dari 3,7% pada tahun 2022, serta kombinasi dari pengetatan kondisi kredit, melemahnya investasi bisnis, dan perlambatan konsumsi yang dapat menyebabkan resesi ringan. Atas kondisi ini, Fitch yakin AS akan diwarnai dengan suku bunga yang lebih tinggi dan meningkatnya utang yang menekan layanan publik.
 
Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. Andry Asmoro menilai ketika suatu negara kehilangan peringkat kreditnya, investor cenderung melihatnya sebagai investasi yang lebih berisiko.
"Hal ini menyebabkan permintaan obligasi AS menurun, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat bunga yang harus dibayar pemerintah AS untuk meminjam uang," ujar Andry dalam catatannya, dikutip Rabu (2/8/2023).
Alhasil the Fed akan menaikkan suku bunga acuan sekali lagi, menjadi 5,5% hingga 5,75% pada bulan September. Sementara itu, ketahanan ekonomi dan pasar tenaga kerja memperumit tujuan Fed untuk membawa inflasi menuju target 2%.
"Kenaikan suku bunga ini dapat merugikan pasar keuangan global karena dapat menurunkan minat investor untuk berinvestasi di pasar saham dan obligasi," ungkap Andry.
Andry melihat hal ini akan berdampak pada Indonesia. Penurunan peringkat AS tersebut merupakan cerminan dari lemahnya kinerja fiskal AS yang berdampak pada perekonomian domestiknya.
 
Pasca pandemi, ekonomi AS ditantang oleh tingkat inflasi yang lebih tinggi karena elastisitas pasar tenaga kerja yang ketat dan kenaikan harga energi. Hal ini mendorong tingkat suku bunga Fed yang lebih tinggi menjadi 5,5% saat ini, dari hanya 0,25% pada tahun 2021.
"Tingkat suku bunga acuan yang 'lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama' menekan permintaan domestik yang pada akhirnya berdampak pada permintaan impor yang lebih rendah, termasuk dari Indonesia,".
"Pada titik ini, kami melihat dampak terhadap angka ekonomi makro Indonesia akan melalui kinerja perdagangan dan investasi AS yang lebih rendah," paparnya.
Andry mengungkapkan per 23 Mei, ekspor Indonesia ke AS telah turun sebesar 23,2% (year to date/ytd) dibandingkan 30,9% tahun lalu. Dampak terbesar terjadi pada ekspor produk tekstil, furnitur, dan produk karet.
Dengan demikian, perlambatan ekspor akan membatasi kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh di atas 5% pada tahun 2023 dan 2024. Namun, dorongan terbesar akan datang dari perekonomian domestik ketika Pemerintah mendorong percepatan belanja.
Dampak downgrade rating AS ini juga akan muncul di pasar keuangan RI, Andry mengungkapkan dampak limpahan ke pasar RI akan masuk melalui volatilitas arus modal asing.

Simple Blog
…
- Simple Blog

Book Now!

 
RI Ketiban Sial Amerika, Rupiah Jadi Ambruk
 
Kabar buruk datang bagi Amerika Serikat (AS). Fitch Ratings, lembaga pemeringkat kredit, menurunkan peringkat kredit pemerintah AS menyusul kekhawatiran atas keadaan keuangan negara dan beban utangnya.
Fitch menurunkan peringkat utang AS dari peringkat teratas AAA menjadi AA+. Fitch mengatakan telah mencatat "kemerosotan yang stabil" dalam pemerintahan selama 20 tahun terakhir, termasuk dalam hal fiskal dan utang AS.
Fitch menilai kebuntuan pembahasan politik soal batas utang yang berulang dan resolusi di menit-menit terakhir telah mengikis kepercayaan pasar terhadap manajemen fiskal negara.
Kabar buruk datang bagi Amerika Serikat (AS). Fitch Ratings, lembaga pemeringkat kredit, menurunkan peringkat kredit pemerintah AS menyusul kekhawatiran atas keadaan keuangan negara dan beban utangnya.
Fitch menurunkan peringkat utang AS dari peringkat teratas AAA menjadi AA+. Fitch mengatakan telah mencatat "kemerosotan yang stabil" dalam pemerintahan selama 20 tahun terakhir, termasuk dalam hal fiskal dan utang AS.
Fitch menilai kebuntuan pembahasan politik soal batas utang yang berulang dan resolusi di menit-menit terakhir telah mengikis kepercayaan pasar terhadap manajemen fiskal negara.
 
Lembaga ini juga menyoroti peningkatan defisit pemerintah yang akan naik menjadi 6,3% dari PDB pada tahun 2023 dari 3,7% pada tahun 2022, serta kombinasi dari pengetatan kondisi kredit, melemahnya investasi bisnis, dan perlambatan konsumsi yang dapat menyebabkan resesi ringan. Atas kondisi ini, Fitch yakin AS akan diwarnai dengan suku bunga yang lebih tinggi dan meningkatnya utang yang menekan layanan publik.
 
Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. Andry Asmoro menilai ketika suatu negara kehilangan peringkat kreditnya, investor cenderung melihatnya sebagai investasi yang lebih berisiko.
"Hal ini menyebabkan permintaan obligasi AS menurun, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat bunga yang harus dibayar pemerintah AS untuk meminjam uang," ujar Andry dalam catatannya, dikutip Rabu (2/8/2023).
Alhasil the Fed akan menaikkan suku bunga acuan sekali lagi, menjadi 5,5% hingga 5,75% pada bulan September. Sementara itu, ketahanan ekonomi dan pasar tenaga kerja memperumit tujuan Fed untuk membawa inflasi menuju target 2%.
"Kenaikan suku bunga ini dapat merugikan pasar keuangan global karena dapat menurunkan minat investor untuk berinvestasi di pasar saham dan obligasi," ungkap Andry.
Andry melihat hal ini akan berdampak pada Indonesia. Penurunan peringkat AS tersebut merupakan cerminan dari lemahnya kinerja fiskal AS yang berdampak pada perekonomian domestiknya.
 
Pasca pandemi, ekonomi AS ditantang oleh tingkat inflasi yang lebih tinggi karena elastisitas pasar tenaga kerja yang ketat dan kenaikan harga energi. Hal ini mendorong tingkat suku bunga Fed yang lebih tinggi menjadi 5,5% saat ini, dari hanya 0,25% pada tahun 2021.
"Tingkat suku bunga acuan yang 'lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama' menekan permintaan domestik yang pada akhirnya berdampak pada permintaan impor yang lebih rendah, termasuk dari Indonesia,".
"Pada titik ini, kami melihat dampak terhadap angka ekonomi makro Indonesia akan melalui kinerja perdagangan dan investasi AS yang lebih rendah," paparnya.
Andry mengungkapkan per 23 Mei, ekspor Indonesia ke AS telah turun sebesar 23,2% (year to date/ytd) dibandingkan 30,9% tahun lalu. Dampak terbesar terjadi pada ekspor produk tekstil, furnitur, dan produk karet.
Dengan demikian, perlambatan ekspor akan membatasi kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh di atas 5% pada tahun 2023 dan 2024. Namun, dorongan terbesar akan datang dari perekonomian domestik ketika Pemerintah mendorong percepatan belanja.
Dampak downgrade rating AS ini juga akan muncul di pasar keuangan RI, Andry mengungkapkan dampak limpahan ke pasar RI akan masuk melalui volatilitas arus modal asing.

Simple Blog
…
- Simple Blog

Book Now!

Menlu Retno Kumpulkan Pakar Hukum, Siapkan Upaya Gugat Israel?

Menlu Retno Kumpulkan Pakar Hukum, Siapkan Upaya Gugat Israel?

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengumpulkan sekitar 50 pakar hukum dan hukum internasional di kantornya, Jakarta, pada hari Selasa (16/1/2024) lalu. 

Pertemuan itu jadi ajang mengumpulkan pandangan dan masukan para ahli yang diperlukan untuk membangun legal opinion yang komprehensif. Untuk menunjukkan kepada dunia pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.

Pandangan itu akan jadi bagian dari pendapat yang akan disampaikan Indonesia untuk mendukung advisory opinion (AO) Mahkamah Internasional terkait pendudukan Israel atas Palestina pada 19 Februari 2024 mendatang.

"Indonesia mendukung upaya Majelis Umum PBB mendapatkan advisory opinion dari Mahkamah Internasional. Hukum internasional harus ditegakkan. Hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat Palestina harus dihormati," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (20/1/2024).

"Pendudukan Palestina oleh Israel yang sudah berlangsung lebih dari 70 tahun tidak akan menghapuskan hak rakyat Palestina untuk merdeka," lanjut Retno.

Sebagaimana diketahui, Majelis Umum PBB telah meminta nasehat hukum (advisory opinion) dari Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai konsekuensi hukum atas tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Permintaan ini telah disampaikan oleh Majelis Umum ke ICJ pada 17 Januari 2023.

Merespon permintaan tersebut, dari sejak awal Indonesia sudah memutuskan akan berpartisipasi aktif untuk membantu memberikan masukan pandangan hukum kepada ICJ. Masukan Indonesia terdiri dari dua hal.

Pertama, masukan tertulis atau written statement, yang sudah disampaikan ke ICJ pada bulan Juli 2023.

Kedua, pernyataan lisan atau oral statement akan disampaikan oleh Menlu RI tanggal 19 Februari 2024 di ICJ.

"Berbagai kebijakan Israel seperti aneksasi wilayah Palestina, pemukiman di Tepi Barat, serta mengubah status Kota Yerusalem, tidak sah menurut hukum internasional. Tindakan tidak sah Israel harus dihentikan dan perlu akuntabilitas atas pelanggaran hukum yang terjadi. Negara-negara harus menghentikan dukungan kepada Israel. Masyarakat internasional, termasuk PBB, juga tidak boleh mengakui legalitas tindakan Israel tersebut,"  ujarnya.

"Tampilnya Indonesia di depan Mahkamah Internasional akan melengkapi berbagai langkah diplomasi Indonesia mendukung Palestina," kata Menlu.

Adapun Advisory Opinion (AO) adalah mekanisme ICJ untuk memberikan nasehat hukum yang diajukan oleh organ PBB. Pada 30 Desember 2023, Majelis Umum PBB menetapkan Resolusi A/RES/77/247 yang meminta nasehat hukum ICJ terkait pendudukan Israel yang berlarut di Wilayah Palestina. Proses AO ini berbeda dengan gugatan yang Afrika Selatan tengah ajukan terhadap Israel di ICJ berdasarkan Konvensi Genosida.

Diskusi Pakar membahas kewenangan ICJ untuk mengeluarkan AO, mempertimbangkan bahwa permohonan AO diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di ICJ.

Selain itu, para pakar hukum internasional juga membahas berbagai kebijakan dan tindakan Israel sehubungan dengan pendudukan (okupasi) yang berlarut-larut, pemukiman ilegal dan aneksasi di Occupied Palestinian Territory, upaya untuk mengubah komposisi demografis, karakter, dan status hukum Kota Suci Yerusalem, pelanggaran terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determination) Bangsa Palestina.

https://buddykas.site/